Di Balik Semarak Kereta Cepat Jakarta Bandung: Tunggakan KCIC ke Telkomsel, Bank Garansi `Hilang` dan Denda Tak Ditagih
Potret Risiko di Balik Para Mafia Proyek Strategis Nasional
Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kerap dipromosikan sebagai simbol modernisasi transportasi Indonesia. Jumlah penumpang terus meningkat dan berbagai ekspansi layanan mulai direncanakan. Namun di balik pencapaian tersebut, audit BPK menemukan adanya kewajiban yang belum dipenuhi KCIC kepada sejumlah pihak, termasuk Telkomsel.
Dari Laporan Audit ke Ruang Penyidikan: Miliaran Rupiah Tanpa Kontrak, Proyek Tak Jelas
Alarm Korupsi di Grup LEN: Bongkar Dugaan Penyimpangan Sistemik
Di balik berbagai proyek strategis nasional yang dikerjakan PT Len Industri dan anak usahanya, tersimpan catatan serius mengenai tata kelola keuangan perusahaan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menemukan sejumlah transaksi dan kegiatan yang tidak dapat diyakini kewajarannya sepanjang 2018–2020. Ketika KPK mulai mengusut proyek digitalisasi SPBU Pertamina dan pekerjaan persinyalan kereta api yang melibatkan entitas grup Len, temuan itu kembali mendapat perhatian.
Investasi Triliunan, Pengawasan Longgar: Skandal Senyap di Tubuh KAI
Jejak Bocor Proyek KAI: Dari Mark Up hingga Subkontrak Liar
Audit Badan Pemeriksa Keuangan membuka sisi gelap proyek investasi PT Kereta Api Indonesia: spesifikasi disunat, pekerjaan fiktif, hingga praktik subkontrak ilegal bernilai ratusan miliar. Negara diduga menanggung kebocoran berlapis—dan pengawasan internal nyaris tak berfungsi.
Sengkarut Program Andalan, Dari Dapur Bermasalah hingga Dugaan Korupsi Pengadaan
MBG di Persimpangan: Program Gizi Rakyat atau Ladang Rente Baru?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai proyek strategis nasional justru dibayangi dugaan korupsi dan tata kelola amburadul. KPK dan KSP mengingatkan tingginya risiko kebocoran anggaran, sementara sejumlah kasus dugaan penggelapan dana dan makanan bermasalah mulai muncul di lapangan.
Dikejar 28 Tahun, Duit Talangan BLBI Rp211 Triliun Belum Pulang ke Negara
Memburu Jejak Oligarki Pengemplang BLBI
Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap piutang negara dari skandal tersebut masih mencapai Rp211,02 triliun hingga 2025. Kegagalan pemerintah menuntaskan tagihan ini, membuat publik menilai BLBI telah menjadi monumen impunitas oligarki.
Putusan Diperjualbelikan, Benteng Pengawas Pelayanan Publik Terancam Jadi Sarang Korupsi
Lika-liku Transaksi Putusan Ombudsman, Ada yang Dibandrol Rp1,5M
Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031 Hery Susanto sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel. Sebelumnya penyidik juga telah mengobrak-abrik kantor Ombudsman dalam perkara berbeda. Kasus memicu sorotan tajam terhadap independensi lembaga pengawas pelayanan publik tersebut. Muncul syak wasangka, jejaring korupsi gaya baru mulai terbentuk di sini.
Memburu Sosok Pelindung Tambang Ilegal
Uji Kesaktian Samin Tan, Ogah Bayar Denda Rp4,2T Dijerat Delik Korupsi
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Samin Tan selaku Beneficial Owner PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah pada tahun 2017-2025. Samin Tan bukanlah sosok remeh, dia dikenal sebagai salah satu taipan besar di sektor tambang.
Rokok Ilegal Seakan Kebal Hukum, Triliunan Duit Cukai Menguap
Bongkar `Pagar Makan Tanaman` Korupsi Rokok Ilegal
Rokok menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar APBN. Namun, peredaran rokok ilegal pun tak kalah marak. Peredaran rokok ilegal seolah tak tersentuh hukum. Belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap tabir kelam ini. Diduga peredaran rokok ilegal justru dilindungi oknum bea dan cukai.
Dugaan Dongkrak Pendapatan Fiktif Rp5T, Kemana Duit Mengalir?
Aroma Korupsi di Balik Skandal `Windowdressing` PT Telkom
Kabar mengejutkan datang dari BUMN telekomunikasi. Dalam laporan ke otoritas pasar modal AS, PT Telkom Indonesia mengungkap adanya pendapatan ‘palsu’ senilai USD $324 juta atau hampir Rp5Triliun sepanjang 2014-2021. Rentang waktu tersebut, disinyalir bukan semata salah pencatatan. Ada unsur kesengajaan pada praktik `windowdressing` yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
OTT KPK Tak Membuat Kepala Daerah Jera
Japrem Kepala Daerah, Penyakit Sistemik atau Sekadar Perilaku Koruptif
Sempat sejenak ‘mati suri`, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali rajin melakukan operasi Tangkap tangan (OTT) sejak 2025. Menariknya, dalam periode OTT tersebut, justru kepala daerah menjadi subyek yang paling rajin ditangkap. Perdebatan lawas pun kembali mengemuka, apakah korupsi kepala daerah ini akibat sistemik sistem politik atau memang pada dasarnya perilaku koruptif mereka saja.
Bogkar Kasus Dugaan Korupsi Pelindo yang Belum Tuntas
Mengurai Jejak Dugaan Korupsi di Balik Pembunuhan ‘Whistle Blower’
Ermanto Usman, mantan anggota serikat pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JITC) ditemukan tewas di kediamannya, di sisinya istrinya ditemukan mengalami luka berat. Kiprahnya yang aktif membongkar dugaan korupsi yang terjadi di bekas tempat kerjanya, membuat publik susah menerima penjelasan polisi kalau kasus ini hanya pencurian biasa. Ada jejak korupsi yang diungkap Ermanto sebelum dijemput maut di kamar tidurnya.
Telusur Revisi Kerugian Negara, Prosedur Audit atau Modus Kongkalikong?
Ada ‘Surat Cinta ‘ BPK di Balik Mundurnya 2 Dirjen PU
Dua Dirjen di Kementrian Pekerjaan mundur dari jabatannya. Temuan auditor negara yang menemukan kerugian negara diduga menjadi penyebabnya. KPK pun disebut-sebut turun tangan.
Salah Tata Kelola atau Modus Baru Korupsi Sektor Energi, Potensi Kerugian Negara Ratusan Miliar Rupiah
Melacak Jejak Korupsi di Akuisisi Tambang Batubara oleh ‘Cucu’ PLN
Audit Badan Pemeriksa Keuangan yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam investasi tambang oleh PT PLN Batubara Investasi pada perusahaan milik grup PT Atlas Resources Tbk. Sempat cukup lama terlantar di Kejaksaan Tinggi Jakarta, apakah kasus akan dituntaskan?
Skema Pencucian Uang Emas Ilegal Rp 25,8 Triliun Terkuak, Toko Emas Jadi Titik Kunci
Bongkar Aliran Duit Haram Emas Ilegal
Ratusan triliun duit haram mengalir di nadi perekonomian melalui sejumlah modus pencucian uang. Duit yang ditengarai berasal dari praktik pertambangan emas ilegal ini, salah satunya, diputar melalui jaringan resmi toko emas. Di samping itu, pemain lawas emas ilegal pun masih terlacak jejaknya.
Impor Gelap di Sistem Resmi: Skema Suap Rutin yang Gerogoti Bea Cukai
Bongkar Bisnis Haram Jalur Hijau Bea Cukai
Penyidikan Komisi Pemberantasn Korupsi atas kasus OTT Pejabat Bea Cukai dan Blueray Cargo mengungkap indikasi suap rutin, manipulasi jalur hijau, dan peran importir sebagai penerima manfaat utama. Ditengarai bukan praktik tunggal, melainkan bagian dari skema terstruktur yang melibatkan oknum Bea Cukai, importir, dan pengondisian jalur pemeriksaan.
Auditor Negara Bongkar Bobroknya Tata Kelola Pertamina, Trilunan Rupiah Terancam Raib
Piutang Triliunan Mandek, Aroma Mega-Korupsi di Anak Usaha Pertamina
Kerja sama bisnis Pertamina dengan perusahaan asing dan swasta nasional kembali disorot. Temuan BPK menunjukkan piutang ratusan juta dolar AS tak tertagih, tanpa jaminan memadai, dan berujung sengketa internasional—sebuah pola lama yang kini mengarah pada dugaan korupsi dan kelalaian sistemik.
Bahaya Korupsi Sistemik Ancam Bank Plat Merah
Kredit Fiktif Rp122 Miliar: Modus Lama, Luka Baru Bank BRI
Kasus dugaan korupsi pemberian kredit Rp122 miliar di bank BRI yang ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengungkap kembali pola klasik kejahatan perbankan: manipulasi SPK, pembobolan prinsip kehati-hatian, dan lemahnya pengawasan internal. Di balik kredit yang kini macet itu, tersimpan dugaan kuat kolusi antara pejabat bank dan debitur yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Kekuatan Penegak Hukum dan Polemik Penertiban Kawasan Hutan
Satgas PKH Didesak Bongkar Kejahatan Korporasi Perusak Hutan
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menjerat puluhan perusahaan besar di sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang terbukti menguasai dan memanfaatkan kawasan hutan negara secara ilegal. Selain sanksi administrasi, publik mendesak Satgas juga menjerat perusahaan perkebunan dan tambang dengan delik pidana.
Dugaan Penipuan Investasi Berkedok Syariah, Korban Klaim Kerugian Capai Triliunan
Fintech Syariah atau Skema Tipu? Dana Lender Diputar ke Proyek Fiktif
Klaim “syariah”, “aman”, dan “diawasi OJK” menjadi magnet yang membuat ribuan orang menitipkan uangnya. Namun sejak pertengahan 2025, dana mulai sulit ditarik, imbal hasil berhenti, dan berbagai sinyal krisis bermunculan. Kini, PT Dana Syariah Indonesia (DSI)—platform P2P lending syariah—disorot setelah Bareskrim Polri menggeledah kantor di SCBD dan mengendus dugaan proyek fiktif serta pengalihan dana lender ke perusahaan terafiliasi, dengan kerugian yang disebut menembus triliunan rupiah.
Satu Lagi Alasan Tata Kelola BUMN Tambang Perlu Dibongkar Ulang
Skema Berisiko di Inalum, Berujung Boncos Rp133 Miliar
Perkara dugaan korupsi penjualan aluminium alloy PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bukan sekadar kasus pidana individual. Perkara ini membuka kembali persoalan laten tata kelola bisnis di tubuh BUMN tambang: lemahnya manajemen risiko, pengawasan internal yang longgar, serta pengambilan keputusan bisnis yang tidak sepenuhnya berbasis prinsip kehati-hatian.