Edy Mulyadi, Wartawan Senior
Soal Penyadapan-Nyanyian Ahrie Sonta: Skenario Makar Geng Solo Buyar?
Kotak pandora itu akhirnya retak juga. Paling tidak, begitu kira-kira yang bakal segera terjadi. Pernyataan Krisna Murti, pengacara Irjen Ahrie Sonta Nasution, benar-benar bikin panggung belakang politik nasional mengalami gempa tektonik.
Farid Fathur F. - Praktisi & Pengamat Hukum
Mundur Saja Tidak Cukup: Gibran Harus Diuji dengan Pasal 7A UUD 1945
Polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki titik krusial pada Selasa (10/11/2026). Pemberhentian hanya bisa lewat Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Mundur vs Dimakzulkan, beda konsekuensi.
Ir Sugiyono Associate Peneliti Institute for Development of Economics and Finance
Soal Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran
Arus deras tekanan kuat untuk memundurkan dan memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka bermula dari UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf r. UU tersebut mengatur persyaratan pendidikan Capres dan Cawapres berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah
Rusdianto Samawa, Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketika Partai Gajah Mati di Tengah Api
Dari skandal hutan terbakar dan dibakar hingga disematkan Partai Sadap Indonesia oleh Netizen yang pintar dalam dugaan dan metafora.
Pius Lustrilanang, Aktivis Reformasi 1998
Pemakzulan Gibran: Keabsahan Syarat Pencalonan Dipersoalkan Pengadilan
Apakah seseorang dapat terus mempertahankan jabatan konstitusional apabila dokumen yang digunakan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan pencalonannya dinyatakan tidak sah oleh pengadilan? Pertanyaan ini mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalannya telah melampaui polemik ijazah dan surat penyetaraan pendidikan. Kini muncul pertanyaan hukum tata negara yang lebih mendasar: apakah cacat persyaratan sejak pencalonan dapat menjadi dasar pemberhentian Wakil Presiden menurut Pasal 7A UUD 1945?
 Prof. Daniel Mohammad Rosyid Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS),
Soal UUD 2002 dan Kejayaan Londo Ireng
Aksi penyadapan ilegal oleh Kapolri dan beberapa petinggi Polri lainnya atas presiden, elite parpol, menteri, pengusaha, tokoh LSM yang terbongkar baru-baru ini adalah the most unwanted outcome dari UUD 2002 hasil amandemen ugal-ugalan kaum sekuler radikal atas UUD 1945.
Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Soal Kasus Listyo Sigit, Menelusuri Jejak Politik dan Bisnis
Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) ditangkap. Minggu malam, 1 November 2026. Hari berikutnya, sejumlah jenderal ikut ditangkap. Mereka dituduh melakukan penyadapan.
Pius Lustrilanang - Aktivis 98
Senjakala Kekuasaan Manusia di Era Kecerdasan Buatan
Pertama kalinya dalam sejarah, manusia sedang menciptakan sesuatu yang berpotensi melampaui kecerdasannya sendiri. Bukan sekadar mesin yang lebih kuat atau lebih cepat, melainkan kecerdasan yang kelak mungkin mampu melakukan penelitian, mengembangkan teknologi, dan menyusun strategi jauh lebih baik daripada manusia.
Ahmad Khozinudin, Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral & Integritas Bangsa
Soal Upaya Makar Geng Solo
Menyadap Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, mustahil bukan untuk tujuan makar. Hal itu, sudah penulis tegaskan saat diskusi di program Interupsi (Inews TV, 5 November 2026).
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Mewaspadai Operasi Kepiting Rebus Ala Jokowi
Dalam politik, ada satu strategi lama yang sangat licik: ketika seseorang terjebak dalam masalah besar, jangan berusaha menyelamatkan diri sendirian. Tarik orang lain agar ikut masuk ke dalam masalah yang sama. Dengan begitu, perhatian publik terpecah, tanggung jawab menjadi kabur, dan orang yang semula terpojok memiliki teman senasib. Strategi ini bisa dianalogikan sebagai operasi kepiting rebus.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Kenapa Gibran Tidak Boleh Mundur Tapi Harus Dimakzulkan
Ada persoalan menarik yang mungkin luput dari perhatian publik dalam polemik keabsahan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengapa opsi mengundurkan diri secara sukarela justru bisa menimbulkan persoalan baru, terutama menyangkut keuangan negara?
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Saat Prabowo Menutup Kran Kebocoran & Perlawanan Balik Oligarki
Tidak ada yang bisa menyangkal suatu fakta bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya sumberdaya alamnya. Kita memiliki kekayaan alam luar biasa. Hutan, perkebunan, tambang, minyak, gas, laut, dan berbagai komoditas strategis yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Namun, ironisnya, kekayaan sebesar itu belum sepenuhnya mampu mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Kita masih berkutat dengan kemiskinan, ketimpangan, korupsi, ketergantungan teknologi, dan lemahnya daya saing industri nasional.
Anthony Budiawan—Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Ungkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan terhadap Presiden
Pada 3 November 2026 Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka penyadapan ilegal. Menurut Kabareskrim, ketiganya memerintahkan penyadapan tanpa prosedur selama 2025–2026: nomor telepon dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, tanpa laporan polisi, dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum.
Jimmy H. Siahaan, Eksponen 77/78
Soal Skandal, Konspirasi dan Reformasi Etika
Buku ini menuduh adanya koordinasi rahasia, kurangnya pengawasan formal, dan akses ke miliaran dolar melalui rekening dan dana rahasia yang didukung negara-negara Teluk untuk memengaruhi kebijakan AS dan operasi regional di Timur Tengah.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
Penyerbuan Ponpes Putri Sukoharjo; Ada Proses Pembusukan Pada Kapolri
Ada yang tidak beres dalam penyerbuan aparat Polri ke Pondok Pesantren Putri Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah. Cara aparat memperlakukan para santriwati, yang mayoritas masih anak-anak, menimbulkan pertanyaan serius tentang profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan standar operasional prosedur (SOP) kepolisian.
Abdul Khalid Boyan Peneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW)
Ketika Bobolnya Lapis Pengaman Presiden
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pengamanan akan kerahasiaan komunikasi Presiden diatur secara super ketat melalui pengamanan yang berlapis.
Radhar Tribaskoro, Anggota Komite Eksekutif KAMI
Penyadapan Presiden Prabowo dan Dua Kesimpulan Diskusi KAMI
Membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan merupakan salah satu tujuan makar yang disebut dalam Pasal 191 KUHP. Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Pius Lustrilanang, Aktivis Reformasi 1998
Penyadapan Presiden Prabowo: Pertarungan Dua Matahari?
Seorang presiden tidak cukup memenangkan pemilihan dan menerima sumpah jabatan. Ia harus memastikan bahwa perangkat negara benar-benar menjalankan kewenangannya. Selama aparat masih menerima arah dari pusat pengaruh lain, perpindahan kekuasaan belum selesai.
Sutrisno Pangaribuan Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
Segera Tangkap Sutradara dan Aktor Intelektual Dugaan Makar
Ada sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ditangkap diduga berkaitan bocornya rahasia negara dan penyalahgunaan informasi intelijen (ilegal) yang dapat mengancam keselamatan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.
Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
Ketika Kursi Wakil Presiden Gibran Makin Terancam
Gibran Rakabuming Raka dahulu diusahakan menjadi pendamping Prabowo Subianto hingga melalui permintaan berulang kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.