Ahmadie Thaha, Pemerhati Kebangsaan
Hantu Kurs Dolar yang Jadi Momok
Banyak media asing seperti Al-Jazeera, Yahoo, France24 ikut memberitakan rupiah yang menembus Rp18.000 per dolar AS, yang bangun sesungguhnya bukan hanya pasar. Ada hantu lama yang ikut terbangun yaitu ingatan kolektif bangsa terhadap 1998.
Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Kurs Rupiah 20.000 per Dolar AS Jelas Bukan Ilusi
Kurs rupiah tembus Rp18.000 per dolar AS hari ini, 4/6/2026. Tidak mengejutkan. Arah ke sana sudah diperkirakan banyak kalangan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun pemerintah terus bersikeras menyangkal.
Ahmadie Thaha, Pemerhati Kebangsaan
Menyoal Pemilu Asimetris
Jikalau ada yang mengira persiapan Pemilu 2029 belum dimulai karena belum terlihat baliho sebesar lapangan futsal atau spanduk yang melintang dari tiang listrik ke pohon mangga, mungkin ia sedang tertipu oleh ketenangan permukaan.
Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
Soal Membongkar Praktik Haram MBG
Kejagung membeberkan praktik haram yang dilakukan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuat mereka dikerangkeng.
Yudhi Hertanto, Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Soal Menghukum Kemiskinan
Dalam kisah pilu! Berbagai fenomena ketidakadilan yang menyisakan hukuman bagi publik, bukan sekadar drama peradilan, melainkan cermin buruk wajah penegakan hukum.
Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
Ketika Dadan Hindayana Akhirnya Kena Batunya
Indonesia sering juga dijuluki negeri Makan Bergizi Gratis alias MBG. Sebab, ada saja berita atau isu terkait MBG yang muncul di media.
Firman Tendry Masengi, Aktivis Prodem
Ketika Ada Gugatan Konstitusional Atas Danantara
Ketika Superholding negara di persimpangan antara efisiensi ekonomi dan legitimasi konstitusi. Narasi mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau yang populer diwacanakan sebagai Danantara, terus digaungkan sebagai tonggak baru kebangkitan ekonomi Indonesia melalui unifikasi pengelolaan aset strategis negara.
Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
Program MBG Dipertanyakan Usai Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok
Sebenarnya tak enak nulis yang jelek-jelek. Tapi, ini fakta dunia pendidikan kita hari ini. Ambruknya nilai TKA siswa kita dari SD sampai SMP. Banyak bertanya, lantas apakah program MBG berpengaruh atau tidak?
Yudhi Hertanto, Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Ketika Tersandera Kelelahan Sosial
Sudah lelah! Informasi beredar tanpa henti, paparan berbagai berita buruk menciptakan kelelahan emosional. Sentuhan layar dan scrolling di media sosial, melihat berita korupsi, pelemahan nilai tukar Rupiah, yang menyesakkan dada. Kecemasan mental individu, tereksploitasi sistematis.
Yudi Latif,
Dari Negara yang Nonblok Menuju Negara Goblok
Saudaraku, dulu Indonesia berdiri di panggung dunia dengan penuh percaya diri sebagai pemimpin negara-negara Nonblok.
Erizal, Direktur ABC Riset & Consulting
Abu Janda Memang Keterlaluan
Tragis betul nasib orang Sumatera Barat alias Sumbar. Negeri bertuah, serambi Makkah. Hampir tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Padahal, banyak pendiri Republik dan ulama besar lahir di sini. Kok, bisa jadi begini?
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
10 Oligarki Sawit Diduga Manipulasi Ekspor,Kenapa Satgas PKH Diam Saja
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai dugaan praktik under invoicing yang dilakukan oleh 10 perusahaan eksportir sawit terbesar layak mendapat perhatian serius. Pasalnya, dugaan tersebut bukan berasal dari spekulasi atau laporan pihak luar, melainkan berdasarkan hasil pengambilan sampel yang dilakukan pemerintah sendiri terhadap aktivitas ekspor minyak sawit mentah (CPO).
Farid Fathur
Mempertahankan Ruang Sipil di Balik Ekspansi Aparat dan Geopolitik
Nasib demokrasi kita kini bertumpu berat di atas pundak kedua lembaga ini. DPR memegang kendali anggaran dan wewenang pengawasan. Hanya DPR yang berani bertanya: "Kenapa puluhan triliun uang rakyat habis untuk tambah pasukan di saat rakyat susah makan? Kenapa militer kembali ke urusan sipil?". Di sisi lain, Lembaga Yudikatif adalah benteng terakhir konstitusi. Di tangan hakimlah perlindungan kita berada: memastikan kritik bukan kejahatan, memastikan hukum tidak dipakai untuk menindas, dan memastikan konstitusi tetap dijunjung meski kekuatan aparat makin besar.
Dr. Roy T Pakpahan SH, Pemimpin Redaksi Law-Justice.co
28 Tahun Reformasi; Demokrasi Terancam dan Kembalinya Militerisme
Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi 1998, publik kembali dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar: apakah Indonesia benar-benar sedang bergerak maju sebagai negara demokrasi, atau justru perlahan kembali mundur ke pola kekuasaan lama yang pernah ditolak rakyat? Reformasi yang dahulu diperjuangkan dengan darah, air mata, dan pengorbanan besar sejatinya lahir untuk mengakhiri dominasi militer dalam ruang sipil, membatasi kekuasaan negara, serta menjamin kebebasan warga dalam menyampaikan kritik. Namun hari ini, berbagai tanda justru menunjukkan arah yang sebaliknya.
Yudhi Hertanto, Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Merekam Ratapan Ekosida dan Suara Pesta Babi
Film dokumenter investigatif "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" merekam kesedihan pada bentang alam dan manusia di Papua. Hasil kolaborasi banyak pihak itu, memperlihatkan keruntuhan kedaulatan masyarakat adat, dalam ambisi ketahanan pangan (food estate).
M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Ayo KPK Usut Sapi Prabowo Rp100 Miliar
I00 Milyar bagi koruptor mungkin kecil, tapi bagi rakyat itu besar. KPK mestinya tidak peduli besaran nilai yang penting hasil korupsi. KPK mengejar semua yang dicurigai meski mereka berlindung di kegiatan agama.
Ahmadie Thaha, Pemerhati Kebangsaan
Ketika Piala Dunia Rasa Arisan
Perhelatan Akbar Piala Dunia tinggal menghitung hari. Planet ini kembali bersiap menyaksikan drama 22 orang mengejar bola mulai 11 Jun 2026, sementara miliaran manusia mengejar tiket.
Radhar Tribaskoro, Ketua Kajian Ilmiah Forum Tanah Air (FTA)
Ekonomi Kedaulatan Nasional: Antara Negara Pasif & Negara Serakah
Istilah “kapitalisme negara” sebenarnya cukup tepat secara akademik. Ia menunjuk pada sistem ekonomi ketika negara tidak sekadar menjadi wasit, tetapi ikut menentukan arah, memiliki aset strategis, mengelola modal publik, membentuk pasar, dan memilih sektor-sektor prioritas.
Yudhi Hertanto, Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Melihat Sinyal Redup Demokrasi
Ekonomi melemah! Berdasarkan The Economist (5/2026) disebut arah kebijakan terlalu ekspansif secara fiskal, memperlemah institusi pengawas, dan mempercepat erosi demokrasi. Tentu perlu pemaknaan dalam membaca situasi tersebut.
Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaan
Soal Anies Baswedan dan Suara Kentongan
Meski di Pilpres 2024, Anies R. Baswedan di posisi kedua dengan 26 persen atau 40 juta suara. Itu sudah sebagai vote safe pole position. Untuk menjalankan race start yang baik dan strategis di balapan Pilpres 2029.