Perhimpunan Guru Kritisi Rencana Prabowo Terapkan Bahasa Prancis Wajib

[INTRO]

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritisi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mewajibkan mata pelajaran Bahasa Prancis.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menilai pernyataan tersebut belum memiliki arah dan dasar kebijakan yang jelas. Menurutnya, gagasan itu lebih terlihat sebagai bagian dari basa-basi diplomatik dibanding kebijakan pendidikan yang sudah matang.

“Instruksi Presiden itu belum jelas. Tidak ada penjelasan mengenai alasan, tujuan, maupun urgensinya,” ujar Satriwan.

Ia mengatakan, kebijakan pendidikan seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan nyata dunia pendidikan di Indonesia, bukan sekadar mengikuti momentum hubungan antarnegara.

P2G juga menyoroti masih banyak persoalan mendasar di sektor pendidikan yang dinilai lebih mendesak untuk dibenahi. Mulai dari kualitas literasi siswa, pemerataan guru, hingga fasilitas pendidikan di daerah terpencil.

Menurut Satriwan, pemerintah perlu fokus memperkuat kemampuan dasar siswa sebelum menambah mata pelajaran wajib baru di sekolah.

Selain itu, ia mempertanyakan kesiapan sekolah jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Sebab, jumlah tenaga pengajar Bahasa Prancis di Indonesia dinilai masih sangat terbatas.

“Kalau diwajibkan, apakah gurunya siap? Kurikulumnya bagaimana? Jangan sampai sekolah malah terbebani,” katanya.

Walaupun begitu, P2G tidak menolak pembelajaran bahasa asing. Organisasi tersebut menilai penguasaan bahasa asing tetap penting untuk meningkatkan daya saing pelajar Indonesia di tingkat global. Namun penerapannya harus melalui kajian yang matang dan sesuai kebutuhan pendidikan nasional.

Apalagi, setahun sebelumnya, Presiden juga sempat meminta sekolah mulai mengajarkan mata pelajaran bahasa Portugis. Bukan tidak mungkin, ke depan Presiden juga akan meminta secara tiba-tiba pembelajaran bahasa Jepang usai bertemu PM Jepang.

"Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda," ujar Satriwan dalam keterangannya, Jumat (29/5).

 

"Ketimbang memaksakan bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia di sekolah," katanya.

Di sisi lain, ada pula guru yang menyambut baik gagasan tersebut karena dinilai dapat membuka peluang lebih luas bagi siswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar negeri.