Pengeluaran Negara Dinilai Boros, Ekonomi Indonesia Mulai Menyimpang

Sabtu, 16/05/2026 00:00 WIB

rupiah

law-justice.co - Salah satu hal yang menjadi ramai sorotan Pengamat adalah pendekatan kebijakan fiskal yang dipilih Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut dinilai berbeda dibanding era sebelumnya karena lebih agresif dalam mendorong pengeluaran negara untuk berbagai program pemerintah.

Pengamat menilai Purbaya Yudhi Sadewa belum memiliki pengalaman dan pemahaman yang luas dalam menjaga disiplin fiskal negara. Selama lebih dari 20 tahun, Menteri Keuangan Sri Mulyani dikenal menerapkan kebijakan fiskal yang ketat untuk menjaga stabilitas keuangan Indonesia.

Namun, menurut kritik tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengganti Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai lebih reaktif dalam mengambil kebijakan.

Media Internasional juga menyoroti bahwa salah satu penyimpangan terbesar dari kebiasaan ekonomi Indonesia belakangan ini adalah meningkatnya pengeluaran negara yang dianggap terlalu boros.

Pengamat menilai, Purbaya Yudhi Sadewa tak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas soal disiplin fiskal.

“Selama lebih dari 20 tahun, Mentri keuangan sebelumnya Sri Mulyani menerapan disiplin fiskal,”

Sri Mulyani dikenal menerapkan kebijakan fiskal yang ketat, artinya pemerintah berusaha mengatur pemasukan dan pengeluaran negara dengan hati-hati agar kondisi keuangan Indonesia tetap stabil.

Contohnya:

Menjaga agar utang negara tidak terlalu besar.
Mengontrol defisit anggaran supaya tidak melebihi batas aman.
Berusaha agar pengeluaran negara sesuai kemampuan pendapatan negara.
Mengutamakan penggunaan anggaran untuk program penting dan produktif.

Kebijakan seperti ini dilakukan agar:

Nilai rupiah lebih stabil.
Inflasi tetap terkendali.
Kepercayaan investor terhadap Indonesia terjaga.
Ekonomi tidak mudah terguncang saat terjadi krisis global.

Karena pendekatan yang disiplin itu, Sri Mulyani sering dianggap fokus menjaga kestabilan keuangan negara dalam jangka panjang.

“Namun Prabowo memecatnya dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa yang reaktif,” tambahnya.

Pengamat juga menulis bagaimana Penyimpangan paling mencolok dari norma-norma Indonesia baru-baru ini adalah borosnya pengeluaran.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, perkiraan anggaran terlalu optimis. Harga ekspor yang rendah seperti batubara, nikel, dan minyak sawit telah mengurangi pendapatan pajak, yang turun 3% pada tahun 2025, bertentangan dengan asumsi kenaikan 7%.

Hal itu tidak menghentikan Prabowo, yang telah membiayai skemanya dengan memangkas pengeluaran lain dan membiarkan defisit meningkat.

Persolan Geopolitik juga menjadi pemicu lemahnya Ekonomi Indonesia dimana Perang di Iran memperburuk tekanan.

Pendapatan akan sedikit meningkat, berkat harga batubara dan nikel yang lebih tinggi. Pemerintah berencana untuk mengenakan pajak tambahan pada ekspor.

Tetapi harga minyak dan gas telah naik jauh lebih tinggi, sehingga peningkatan pendapatan apa pun akan diimbangi oleh tagihan subsidi yang membengkak. Kementerian Keuangan memperkirakan tambahan $5,7 miliar mungkin dibutuhkan.

Meskipun Indonesia merupakan pengekspor energi bersih, sebagian besar dalam bentuk batubara, negara ini merupakan pengimpor minyak mentah bersih.

Siketahui Pemerintah mensubsidi bahan bakar dan listrik, sebuah langkah yang diperkirakan akan menelan biaya $12 miliar tahun ini (hampir 7% dari pendapatan yang dianggarkan) sebelum harga minyak melonjak.

Penyimpangan terbesar dari kebiasaan ekonomi Indonesia belakangan ini adalah meningkatnya pengeluaran negara yang dianggap terlalu boros.

(Patia\Editor)