Dari Panglima GAM jadi Gubernur, Hadir untuk Rakyat Aceh

law-justice.co - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menunjukkan kepemimpinan humanis saat banjir bandang melanda sejumlah wilayah Aceh pada 2025. Turun langsung ke lokasi bencana, Dia menegaskan bahwa kehadiran negara bukan sekadar soal birokrasi, melainkan keberpihakan nyata kepada warga yang terdampak musibah

Muzakir Manaf dikenal dengan julukan “Mualem” melambangkan perjalanan panjang: dari kombatan pejuang kemerdekaan Aceh, melalui masa damai, hingga menjadi bagian resmi dari pemerintahan daerah. Transformasi ini menghadirkan harapan besar: bahwa pemimpin dengan akar lokal dan pengalaman historis bisa membawa perspektif berbeda dalam pemerintahan Aceh.

Di tengah kepanikan warga Aceh saat banjir bandang menerjang pada 2025, Mualem tampil bukan sekadar sebagai pemimpin administratif, tetapi sebagai sosok yang hadir secara emosional di tengah rakyatnya. Tanpa banyak protokoler, Mualem turun langsung ke lokasi terdampak, menyapa warga di pengungsian, mendengarkan keluh kesah ibu-ibu, dan menggenggam tangan para lansia yang kehilangan rumah serta harta benda.

Sikap itu tidak hadir secara tiba-tiba. Sepanjang masa kepemimpinannya sebagai gubernur, Mualem dikenal membawa gaya kepemimpinan yang lugas, dekat dengan masyarakat akar rumput, dan sensitif terhadap isu-isu kemanusiaan. Ia memahami Aceh bukan hanya sebagai wilayah administratif, melainkan sebagai ruang hidup yang dibangun oleh ingatan kolektif tentang konflik, bencana, dan perjuangan panjang mempertahankan martabat. Karena itu, setiap krisis baginya adalah ujian moral, bukan sekadar persoalan teknis pemerintahan.

Latar belakang Mualem sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM)—serta perannya sebagai salah satu tokoh kunci yang menandatangani Perjanjian Helsinki 2005—membentuk cara pandangnya dalam memimpin. Dari medan konflik hingga meja perundingan damai, ia belajar bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada senjata atau jabatan, melainkan pada kemampuan melindungi rakyat dan menghentikan penderitaan. Nilai itu pula yang ia bawa ketika menghadapi banjir bandang: negara harus hadir cepat, utuh, dan manusiawi.

“Dulu kita berjuang agar orang Aceh tidak hidup dalam ketakutan. Hari ini tugas kita memastikan rakyat tidak sendirian saat musibah datang,” ujar Mualem, menegaskan kesinambungan antara masa lalunya sebagai pejuang dan perannya kini sebagai pemimpin pemerintahan.

Ia pun meminta seluruh jajaran pemerintah Aceh menanggalkan sekat birokrasi dan bekerja dengan empati. “Dalam bencana, yang pertama kita selamatkan adalah manusia dan martabatnya. Urusan administrasi menyusul, tapi nyawa dan harapan tidak bisa menunggu,” katanya.

Di mata warga, kepemimpinan Mualem saat krisis ini mencerminkan perjalanan panjang Aceh itu sendiri: dari konflik menuju damai, dari luka menuju pemulihan. Seorang mantan panglima yang kini menjadi gubernur, menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah keberanian untuk hadir, merangkul, dan bertanggung jawab atas penderitaan rakyatnya.