Cowboy-nomic Melawan Tradisi Fiskal di Tengah Tekanan Global

law-justice.co - Di kalangan birokrat dan pelaku pasar, nama Purbaya Yudhi Sadewa sedang jadi perbincangan. Menteri Keuangan baru yang dikenal lugas ini membawa warna berbeda ke meja fiskal: gaya bicara yang blak-blakan menjadi kontradiksi ‘etika pasar finansial’ selama ini yang kaku dan formal, tapi di balik itu, perhitungan dan presisinya tetap terjaga.

Sosok yang pernah memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini dikenal tak ragu menegur, bahkan kepada pejabat teknis atau lembaga internasional, jika kebijakannya tak sejalan dengan kepentingan nasional. Pola kebijakan ala cowboy inilah yang mempertegas citra cowboy-nomic  dalam kebijakan fiskalnya. Namun tantangan besar menanti: inflasi global, pelemahan rupiah, dan pembiayaan pembangunan. Ia sendiri mengakui menjaga keseimbangan antara belanja produktif dan defisit rendah bukan perkara mudah.

Cowboy-nomic tentunya seiring dengan julukan Cowboy Fiskal yang kerap disematkan padanya — sosok yang berani menunggang kuda liar bernama APBN di tengah badai ekonomi global. Seperti yang kerap dia sampaikan dalam sejumlah forum, menjaga fiskal itu seperti menunggang kuda liar. Kalau kendalinya terlalu kencang, ekonomi bisa tersendat. Tapi kalau terlalu longgar, kita bisa jatuh. Kuncinya keseimbangan.

Sejak dilantik pada 8 September 2025, Purbaya tak butuh waktu lama untuk menunjukkan gayanya. Di berbagai forum, ia kerap mengulang satu kalimat khas: “Yang jelas, kita tidak akan ambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh.”

Kalimat sederhana itu menyiratkan pesan besar — menjaga kredibilitas fiskal Indonesia tetap kokoh di tengah ketidakpastian global. Purbaya menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi adalah prioritas, apalagi saat harga komoditas bergejolak dan geopolitik dunia mengguncang rantai pasok.

Atas Perintah Presiden

Menariknya, Bendahara Negara ini mengaku bahwa gaya komunikasinya selama ini hanya merupakan bentuk perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto, bahkan dalam versi lebih halus. "Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah membalikkan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas perintah Bapak Presiden. Saya nggak berani gerak sendiri. Jangan bilang saya cowboy, saya ini cuma perpanjangan tangan dari Bapak Presiden. Kira-kira begitu, dengan versi yang lebih halus malah," ungkap Purbaya.

Dia mengaku telah mengantongi izin Kepala Negara untuk memastikan belanja negara digunakan dengan baik secara tepat waktu. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi bisa tercapai sesuai target pemerintah.

Gaya ceplas-ceplos ala cowboy ini nyatanya langsung berdampak. Sejumlah survey menunjukkan Purbaya di posisi teratas dalam daftar menteri favorit. Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei yang menunjukkan kinerja menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Survei yang dilakukan IPO ini mengungkap persepsi publik terhadap para menteri yang menjadi pembantu Prabowo di pemerintahan. Teratas adalah Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) selama kurang dari dua bulan. "Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dianggap paling bekerja dengan baik, 17,5 persen," ujar Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah dalam rilis surveinya di Jakarta, Selasa (21/10/2025)sebagaimana dikutip Kompas.

Lembaga survei Index Politica merilis survei top of mind para menteri di Kabinet Merah Putih. Hasil survei menunjukkan menteri yang paling dikenal responden yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Survei ini digelar pada periode 1-10 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi. Para responden dipilih acak dengan metode multistage random sampling. "Temuan ini menjadi refleksi satu tahun perjalanan pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran," kata Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim, Rabu (15/10/2025) demikian kutip Detik.

Ambil Risiko Melawan Tradisi

Ditunjuk sebagai Menkeu di tengah tekanan global dan situasi dalam negeri yang tak kalah rumit, membuat Purbaya tak sempat main halus. Dia langsung gas pol melawan sejumlah tradisi-tradisi fiskal yang justru menjadi sebab perlambatan ekonomi. Purbaya menegaskan sikap hati-hati terhadap defisit. Dalam rancangan APBN 2026, defisit ditargetkan tak lebih dari 2,48 persen terhadap PDB, meski lembaga seperti Fitch memperkirakan potensi pelebaran hingga 2,9 persen. “Kita akan tetap disiplin. Tidak ada ruang untuk ekspansi yang sembrono,” tegasnya dalam konferensi pers yang dikutip Kontan.

Sejumlah kontroversi pun mengemuka, seiring kebijakan Purbawa mendobrak tradisi lawas sektor fiskal. Dia, secara lugas membongkar pola pengelolaan APBD sejumlah derah. Tak cukup di situ, dia juga mengotak-atik dana transfer daerah. Purbaya mengusulkan revisi mekanisme TKD senilai Rp1.300 triliun karena menilai banyak dana daerah menganggur di deposito. “Kalau uang negara nganggur di deposito, masyarakat kehilangan kesempatan,” ujarnya.

Dalam forum BUMN, Purbaya menegur perusahaan pelat merah yang dinilai bergantung pada APBN. “Negara bukan ATM untuk korporasi yang malas berinovasi,” katanya.

Hal lain yang mebuatnya disegani publik adalah kebijakan membuka data utang secara real-time lewat platform digital Kemenkeu. Sontak, kebijakan ini  menuai perdebatan. Politisi menyebutnya terlalu terbuka, tapi Purbaya punya alasan lain. “Kita bukan menutupi angka, tapi membangun kepercayaan,” ujarnya.

Di balik citra cowboy-nomic, Purbaya sejatinya seorang teknokrat dengan naluri pasar yang tajam. Ia bicara keras, tapi dengan logika yang jernih. Ia bukan menembak dari pinggul, melainkan menembak dengan data.

Yakin Ekonomi Bisa Tumbuh 8 Persen: Ini Tiga Mesin Ekonomi

Dalam kuliah umum di Universitas Airlangga, Surabaya, 11 November 2025, Purbaya menegaskan pentingnya tiga mesin ekonomi nasional: fiskal, moneter, dan sektor privat. “Kalau tiga mesin itu jalan bareng, ekonomi akan tumbuh cepat dan stabil. Tapi kalau sektor privat mandek, dua mesin lainnya tak cukup,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya permintaan domestik dalam menopang daya tahan ekonomi. “Kondisi ekonomi tak cukup dibaca dari suku bunga saja, tapi juga dari pertumbuhan uang beredar,” jelasnya.

Dengan pengalaman lebih dari dua dekade, Purbaya optimistis bahwa kombinasi kebijakan fiskal-moneter yang konsisten bisa membawa Indonesia tumbuh di atas 8 persen dalam jangka panjang — asal iklim investasi juga dijaga.

Perjalanan karier Purbaya panjang dan lintas sektor. Lulusan Teknik Elektro ITB ini meraih gelar Master of Science dan PhD bidang Ekonomi dari Purdue University, AS. Sebelum ke kursi Menkeu, ia meniti karier di Schlumberger, Danareksa, hingga menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS sejak 2020.

Ia juga pernah menjadi Deputi Kemenko Marves, Staf Khusus di Kemenko Polhukam, dan anggota Komite Ekonomi Nasional. Jejaknya di dunia riset ekonomi membuatnya dikenal sebagai teknokrat dengan pendekatan analitis, tapi tetap punya intuisi lapangan yang tajam.

Namun, pekerjaan belum tuntas. Masih banyak tantangan ke depan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2025 mencapai 5,04 persen (yoy), sedikit turun dari kuartal sebelumnya (5,12 persen), tapi masih menunjukkan ketahanan yang solid. “Capaian ini menunjukkan kebijakan fiskal kita berjalan efektif,” kata Purbaya.