Penegasan itu disampaikan Syahganda untuk membantah pernyataan Wapres Gibran yang menyiratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merestui dan merekomendasikan Gibran untuk fight di PTUN.
Terlebih, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra telah menjelaskan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap polemik ijazah Wapres Gibran bersifat final sehingga tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan.
"Seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian, Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran, tidak punya waktu, tidak punya lagi, alasan untuk fight. Jadi, itu yang benar," jelas Syahganda di Jakarta, Rabu.
Dalam kesempatan yang sama, Syahganda menyampaikan dirinya juga telah menghadap Presiden Prabowo di kediaman resminya untuk memberikan penegasan bahwa pernyataan Menko Yusril mengenai ijazah Wapres adalah yang tepat. Pertemuan di kediaman Presiden itu berlangsung selama 2 jam.
"Itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil saya selama 2 jam di kediamannya. Jadi, saya memberi penegasan saja bahwa Pak Yusril yang benar statement-nya," kata Syahganda.
Di tengah dinamika terkait ijazah Wapres, Syahganda memastikan pemerintah tetap solid dan kabinet tetap fokus bekerja.
Menurut dia, persoalan hukum diselesaikan melalui jalur hukum sesuai konstitusi, tanpa mengenyampingkan prioritas pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan terpisah, Menko Yusril menegaskan adanya putusan pengadilan tertinggi, yaitu dari Mahkamah Agung, telah menutup celah adanya upaya hukum lanjutan untuk perkara yang sama.
"Putusan MA perlu dibaca dengan cermat dalam pertimbangan hukum yang dibacakan, disebutkan, ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Tidak hanya bagi kontestan capres/cawapres yang terlibat dalam pemilu, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat sehingga pengajuan hukum lebih lanjut tidak ada gunanya lagi," kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (10/11).