Yudi Latif, Prabowo: Ambisi Besar dalam Defisit Kapabilitas

Saudaraku, salah satu karakter paling menonjol dari pemerintahan Prabowo adalah keberanian berpikir dalam skala besar. Di saat banyak pemimpin terjebak dalam manajemen rutinitas dan program-program kecil yang minim daya ungkit, Prabowo justru memilih jalur sebaliknya: meluncurkan kebijakan yang ambisius, luas, dan menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan dua contoh yang paling jelas. Keduanya lahir dari tujuan yang sulit ditolak. MBG ingin memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia dan memperkuat fondasi sumber daya manusia masa depan. KDMP ingin memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi tawar petani dan nelayan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri.

Dari sisi tujuan, kedua program tersebut menjawab persoalan yang nyata. Tidak ada yang keliru dengan diagnosis bahwa Indonesia masih menghadapi masalah gizi, ketimpangan pembangunan, lemahnya posisi produsen kecil, dan fragmentasi ekonomi desa.

Jurang antara keinginan dan cara mencapainya. Persoalannya bukan terletak pada apa yang ingin dicapai, melainkan pada bagaimana cara mencapainya.

Dalam banyak kebijakan yang diluncurkan, tampak keyakinan bahwa masalah besar membutuhkan intervensi besar dari negara. Semakin luas persoalan yang dihadapi, semakin besar pula organisasi, anggaran, dan mobilisasi yang dianggap diperlukan untuk menyelesaikannya.

Di atas kertas, logika tersebut tampak masuk akal. Namun sejarah pembangunan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak ditentukan oleh besarnya ambisi, melainkan oleh kemampuan institusi untuk menerjemahkan ambisi tersebut menjadi praktik yang berjalan sehari-hari.

Di sinilah pertanyaan mendasar perlu diajukan. Apakah negara sedang membangun solusi yang berkelanjutan, atau sekadar membangun struktur yang terlihat besar?

Sejarah Indonesia memberikan banyak pelajaran mengenai batas-batas mobilisasi dari atas. Pada era Demokrasi Terpimpin, pemerintah berupaya menggerakkan berbagai organisasi ekonomi rakyat melalui pendekatan politik yang sangat sentralistis. Pada masa Orde Baru, ribuan Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk untuk menopang pembangunan pedesaan.

Sebagian memang berfungsi, terutama ketika terhubung dengan program distribusi pupuk dan pemasaran hasil pertanian. Namun tidak sedikit yang hidup karena instruksi dan fasilitas negara, bukan karena kebutuhan ekonomi anggota. Ketika dukungan birokrasi berkurang, banyak koperasi kehilangan aktivitas dan berubah menjadi bangunan organisasi tanpa kehidupan ekonomi yang memadai. Pengalaman ini menunjukkan bahwa membangun organisasi jauh lebih mudah daripada membangun institusi yang benar-benar hidup.

Persoalan KDMP dan MBG

Kritik terhadap KDMP memberikan ilustrasi yang menarik. Persoalan utama program ini bukanlah koperasinya. Koperasi telah terbukti berhasil di banyak negara sebagai instrumen ekonomi rakyat. Yang menjadi persoalan adalah pendekatan yang digunakan untuk membangunnya.

Koperasi pada hakikatnya merupakan organisasi ekonomi yang tumbuh dari kebutuhan anggotanya. Keberadaannya ditopang oleh partisipasi, berkembang melalui manfaat yang diberikan, dan bertahan karena tumbuhnya rasa memiliki di kalangan anggota.

Oleh karena itu, kekuatan utama koperasi tidak terletak pada bangunan, kendaraan operasional, maupun besarnya modal awal, melainkan pada keterlibatan anggota serta manfaat sosial-ekonomi yang mereka peroleh secara nyata.

Ketika koperasi dibentuk melalui target administratif yang seragam, muncul risiko bahwa organisasi memang berdiri, tetapi aktivitas ekonominya tidak tumbuh. Struktur ada, tetapi fungsinya lemah. Gedung berdiri, tetapi kegiatan usahanya tidak berkembang. Pengurus terbentuk, tetapi anggota tidak merasa memiliki.

Dalam kondisi seperti itu, koperasi berpotensi berubah menjadi instrumen pelaksanaan program pemerintah, bukan menjadi institusi ekonomi rakyat.

Masalah yang serupa dapat ditemukan pada MBG.

Tidak banyak yang menolak pentingnya gizi bagi anak-anak Indonesia. Namun skala program yang sangat besar menuntut kapasitas yang sama besarnya. Pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, distribusi, pemberdayaan UMKM setempat, ketepatan sasaran penerima manfaat, pengawasan kualitas, pengelolaan anggaran, hingga evaluasi dampak harus berjalan secara konsisten setiap hari dalam jumlah yang sangat besar.

Pertanyaannya bukan apakah program ini mulia. Pertanyaannya adalah apakah penerima manfaat telah ditetapkan secara tepat, apakah agen pengelola memiliki kapabilitas yang memadai, dan apakah kapasitas kelembagaan yang tersedia sudah cukup kuat untuk menjamin kualitas pelaksanaan yang merata di seluruh Indonesia.

Kegagalan dan Keberhasilan Kebijakan Publik

Dalam kebijakan publik, kegagalan sering kali tidak terjadi karena tujuan yang salah. Kegagalan justru muncul ketika kemampuan implementasi tidak sebanding dengan besarnya ambisi yang diusung.

Karena itu, terdapat pola yang tampak pada kedua program tersebut. Negara terlihat sangat cepat membangun organisasi, tetapi belum tentu andal dalam membangun kapasitas organisasi.

Mendirikan koperasi lebih mudah daripada membangun budaya berkoperasi.

Membangun dapur lebih mudah daripada menjaga kualitas layanan secara konsisten selama bertahun-tahun.

Mengalokasikan anggaran lebih mudah daripada memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat yang sepadan.

Dalam konteks ini, kritik yang paling relevan terhadap pemerintahan Prabowo bukanlah bahwa program-programnya terlalu besar. Indonesia memang membutuhkan terobosan besar untuk keluar dari berbagai persoalan struktural yang telah berlangsung lama.

Kritik yang lebih mendasar adalah adanya kecenderungan menempatkan mobilisasi sebagai solusi utama, sementara pembangunan institusi sering kali membutuhkan proses yang lebih panjang, lebih sabar, dan lebih bertahap.

Institusi yang kuat tidak lahir dari instruksi. Ia lahir dari insentif yang tepat, tata kelola yang baik, kompetensi yang memadai, dan kepercayaan yang tumbuh dari pengalaman.

Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan tidak boleh berhenti pada jumlah koperasi yang terbentuk, jumlah bangunan yang berdiri, jumlah dapur yang beroperasi, atau jumlah anggaran yang terserap.

Ukuran keberhasilannya harus lebih substantif.

Negara tidak boleh hanya mengejar jumlah koperasi yang berdiri. Negara harus memastikan koperasi tersebut mampu menghidupkan partisipasi anggota dan menciptakan nilai ekonomi yang nyata bagi mereka. Sebab koperasi yang sehat tumbuh dari kebutuhan anggotanya, bukan dari target administrasi pemerintah.

Negara juga tidak boleh hanya mengejar jumlah makanan yang dibagikan. Negara harus memastikan bahwa program tersebut benar-benar meningkatkan kualitas gizi, kualitas belajar, dan kualitas hidup generasi yang akan datang.

Penutup

Pada akhirnya, tantangan terbesar kepemimpinan Prabowo bukanlah membuktikan bahwa negara mampu bergerak dalam skala besar. Tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa ambisi yang besar dapat ditopang oleh institusi yang kuat.

Sebab sejarah tidak menilai pemimpin dari besaran dan banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari kemampuan program-program tersebut bertahan, berkembang, dan tetap memberikan manfaat ketika euforia politik telah lama berlalu.