[INTRO]
Bagi sebagian besar publik Indonesia, nama Soenarko identik dengan Kopassus, demonstrasi politik, kritik keras terhadap pemerintah, dan sederet kontroversi yang mengiringinya. Namun jauh sebelum menjadi salah satu pengkritik paling vokal Presiden Prabowo Subianto, ia adalah seorang prajurit yang pernah menghabiskan sebagian besar hidupnya di lingkungan pasukan elite TNI Angkatan Darat.
Kini, di usia lebih dari tujuh dekade, mantan Danjen Kopassus itu masih aktif berbicara tentang kekuasaan, demokrasi, dan arah perjalanan bangsa. Bedanya, jika dulu ia memimpin pasukan di medan operasi, kini ia bertempur melalui gagasan dan kritik politik. Lahir di Medan pada 1 Agustus 1953, Soenarko merupakan lulusan Akademi Militer 1978. Kariernya nyaris seluruhnya dibangun di lingkungan Kopassus, satuan yang dikenal sebagai pasukan paling elit sekaligus paling keras di tubuh TNI AD.
Ia meniti jenjang karier dari komandan lapangan hingga akhirnya dipercaya menjadi Danjen Kopassus pada 2007. Jabatan tersebut merupakan salah satu posisi prestisius bagi seorang perwira infanteri baret merah. Bagi Soenarko, Kopassus bukan sekadar tempat bertugas, tetapi juga ladang pengabdian yang membentuk karakter.
Di Kopasus ini pula ia mengenal banyak tokoh militer yang kelak mewarnai politik nasional, termasuk Prabowo Subianto. Menurut pengakuannya, hubungan keduanya sudah terjalin sejak awal dekade 1980-an ketika sama-sama sebagai perwira muda di lingkungan korps baret merah. "Saya tahu dia sejak masih letnan, masih bujangan. Dari dulu dia merasa paling pintar, paling benar, dan tidak mau menerima kritik," ujarnya.
Setelah memimpin Kopassus, Soenarko dipercaya menjadi Pangdam Iskandar Muda di Aceh, wilayah yang saat itu masih berada dalam masa transisi pascakonflik. Ia kemudian menutup karier militernya sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpussenif) sebelum pensiun pada 2011 dengan pangkat mayor jenderal. Seperti banyak purnawirawan TNI lainnya, masa pensiun tidak membuat Soenarko menjauh dari urusan publik.
Pada 2013 ia bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo. Saat itu ia mengaku berharap sahabat lamanya tersebut telah berubah dan mampu membangun partai sebagai instrumen demokrasi. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Menurut Soenarko, selama berada di dalam partai, ia melihat pola kepemimpinan yang menurutnya terlalu sentralistis. "Saya pikir setelah sekian tahun dia berubah. Ternyata tidak berubah. Komunikasinya satu arah. Kalau kumpul ya dengarkan omongannya dia," katanya.
Tiga tahun kemudian, pada 2016, ia memutuskan keluar dari Gerindra. Keputusan itu menjadi salah satu titik balik penting dalam perjalanan politiknya. Sejak saat itu ia tidak lagi menjadi bagian dari lingkaran politik Prabowo. Meski demikian, pada Pilpres 2019 ia tetap mendukung mantan atasannya tersebut karena menilai tidak ada pilihan lain, karena pilihannya hanya Prabowo atau Joko Widodo. Namun sikap itu kembali berubah setelah Prabowo bergabung ke pemerintahan Jokowi pasca-Pilpres 2019. "Dari situ saya melihat orang ini memang haus kekuasaan," ujarnya.
Konsiten di Jalan Sunyi, Menjadi Oposisi
Jika banyak purnawirawan memilih menikmati masa pensiun, Soenarko justru aktif dalam gelanggang politik nasional, sebagai oposisi. Ia terlibat dalam berbagai gerakan kritik terhadap pemerintah, tampil dalam diskusi publik, menjadi pembicara di forum-forum kebangsaan, dan bergabung dengan sejumlah kelompok purnawirawan yang menyuarakan koreksi terhadap arah pemerintahan.
Pada Pilpres 2024, Soenarko secara terbuka mendukung Anies Baswedan. Pilihan itu, menurutnya, didasarkan pada penilaian bahwa Anies lebih menjanjikan dibandingkan Prabowo maupun Ganjar Pranowo.
Mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko mengikuti aksi unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2024). (IDN Times)
Ia juga menjadi salah satu tokoh yang paling keras mengkritik pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dalam pandangannya, keputusan Prabowo menggandeng putra Presiden Joko Widodo tersebut menunjukkan orientasi utama pada kekuasaan. "Saya melihat dia ingin berkuasa, bukan ingin memperbaiki bangsa," katanya.
Kritik-kritik itu kemudian berkembang menjadi penilaian yang lebih luas terhadap pemerintahan Prabowo. Ia menilai banyak janji kampanye tidak dijalankan, pemberantasan korupsi tidak berjalan sebagaimana dijanjikan, dan komposisi kabinet justru memperlihatkan keberlanjutan pemerintahan sebelumnya. Puncaknya adalah ketika Prabowo beberapa kali menyebut Jokowi sebagai guru politiknya. Bagi Soenarko, hal itu memperkuat keyakinannya bahwa pemerintahan baru tidak benar-benar menghadirkan perubahan.
Aktivisme politik Soenarko tidak selalu berjalan mulus. Namanya sempat menjadi sorotan nasional pada 2019 ketika ditangkap terkait dugaan kepemilikan senjata ilegal dan dikaitkan dengan kasus makar dalam rangkaian aksi pasca-Pilpres. Peristiwa tersebut memicu perdebatan luas. Sebagian pihak menilai proses hukum tersebut merupakan upaya penegakan hukum, sementara pendukung Soenarko melihatnya sebagai kriminalisasi terhadap oposisi.
Kasus itu menjadikan Soenarko salah satu purnawirawan TNI paling kontroversial dalam satu dekade terakhir. Namun kontroversi tidak membuatnya mundur dari ruang publik. Sebaliknya, ia justru semakin aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan berbagai isu yang menurutnya mengancam demokrasi serta masa depan bangsa.
Bagian dari Amar Maruf Nahi Munkar
Di balik berbagai kontroversi dan pernyataan kerasnya, Soenarko memandang aktivitas politiknya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Ia berkali-kali menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mengejar jabatan maupun keuntungan politik. "Umur saya sudah 73-an. Apa yang mau kami harapkan? Kami hanya ingin selama masih hidup negara ini jangan dibawa mengarah kepada kehancuran yang lebih jauh," katanya.
Meski mengaku pesimistis terhadap kemungkinan Prabowo berubah, ia tetap merasa berkewajiban menyampaikan kritik. Sebagai mantan prajurit, sebagai warga negara, dan sebagai manusia yang meyakini pentingnya amar ma`ruf nahi munkar.
Di situlah paradoks Soenarko berada. Karier militernya dibangun dalam tradisi disiplin, loyalitas, dan kepatuhan terhadap komando. Namun masa pensiunnya justru dihabiskan sebagai pengkritik kekuasaan.
Baret merah yang pernah melekat di kepalanya memang telah lama disimpan. Tetapi semangat perlawanannya tampaknya belum pernah benar-benar pensiun. Bagi Soenarko, perjuangan tidak selalu berlangsung di hutan, gunung, atau medan operasi. Kadang ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi: kritik, peringatan, dan keberanian untuk berdiri berseberangan dengan mereka yang dulu pernah berjalan di sisinya.