[INTRO]
Dikenal sebagai sosok di belakang layar keberhasilan sejumlah tokoh politik dan pemimpin negeri ini, belakangan Saiful Mujani viral karena pernyataanya. Dalam sebuah halal bilhalal, pernyataanya dipandang sebagai upaya makar, sehingga memantik kontroversi. Bahkan ada yang melaporkannya ke penegak hukum. Tak ambil pusing, dia memilih untuk menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum.
Saiful Mujani bukan nama asing dalam lanskap politik Indonesia. Ia dikenal luas sebagai akademisi dan peneliti opini publik, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, sekaligus salah satu rujukan utama dalam membaca perilaku pemilih di tanah air. Lahir dan tumbuh dari keluarga sederhana di Jawa Tengah, Saiful menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar doktor di Ohio State University, Amerika Serikat—sebuah perjalanan akademik yang membentuk cara pandangnya terhadap demokrasi modern. Gelar profesor diterimanya saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Januari 2021.
Namun, bagi Saiful, demokrasi bukan sekadar objek kajian ilmiah. Ia adalah sesuatu yang hidup—atau justru bisa mati—dalam praktik sehari-hari. “Esensi demokrasi bagi kehidupan politik sehari-hari sebuah bangsa adalah adanya check and balances, kontrol eksekutif oleh legislatif dan judikatif tiap hari dalam lima tahun. Tanpa itu, demokrasi mati,” ujarnya.
Kalimat itu disampaikan tanpa tekanan berlebih, tetapi maknanya terasa tegas. Ia seakan ingin menarik demokrasi keluar dari pemahaman yang sempit—bahwa semuanya selesai di bilik suara.
Dalam perjalanan kariernya, Saiful banyak mengamati bagaimana publik memaknai pemilu. Ia melihat antusiasme yang tinggi setiap lima tahun, tetapi juga menyadari adanya kekosongan di antara dua momentum tersebut. Demokrasi seolah berhenti bekerja begitu pemilu usai. “Kalau pemilu dipandang sebagai esensi demokrasi, maka demokrasi hanya ada di balik bilik suara yang tak lebih dari satu menit dalam lima tahun,” katanya.
Sebagai seorang yang lama berkecimpung dalam Ilmu Politik, Saiful memahami bahwa pemilu memang penting. Tetapi ia menolak menempatkannya sebagai satu-satunya ukuran. Dalam banyak diskusi, ia kerap menekankan bahwa yang lebih menentukan adalah bagaimana kekuasaan dijalankan setelah dipilih. Di titik inilah check and balances menjadi kunci. Bagi Saiful, hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif bukan sekadar desain kelembagaan, melainkan mekanisme hidup yang menentukan sehat atau tidaknya demokrasi.
Pengalaman akademik dan profesional Saiful membawanya berinteraksi dengan berbagai praktik demokrasi di dunia. Ia juga menyatakan bahwa berdasarkan sejumlah penelitian banyak negara tetap menggelar pemilu, tetapi kualitas demokrasinya menurun karena lemahnya pengawasan terhadap kekuasaan. Pengamatan itu memperkuat keyakinannya: demokrasi tidak cukup dijaga melalui prosedur, tetapi harus dirawat melalui kontrol yang konsisten. “Check and balances lah yang membuat demokrasi ada dan hidup dalam sebuah negara. Semakin kuat check and balances, maka semakin hidup dan kuat demokrasi di sebuah negara,” ujarnya.
Lebih jauh, Saiful mengaitkan demokrasi dengan sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: kesejahteraan. Baginya, demokrasi yang sehat seharusnya berujung pada pemerintahan yang bekerja untuk publik. “Pada gilirannya, check and balances akan menciptakan pemerintahan efektif dan bersih untuk mewujudkan kepentingan kolektif sebuah bangsa, yakni kesejahteraan bagi rakyat seluas-luasnya,” katanya.
Di sinilah gagasan Saiful terasa membumi. Demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga sarana untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak melenceng dari tujuan utamanya. Bagi Saiful Mujani, menjaga demokrasi bukan pekerjaan lima tahunan. Ia adalah kerja tanpa jeda. Sekaligus. pengingat bahwa demokrasi tidak berhenti di TPS. Ia hidup—atau mati—dalam keseharian, dalam cara kekuasaan diawasi, dan dalam sejauh mana publik terus peduli.